Bawaslu Sukoharjo Siap Menjadi Satker, KPPN Surakarta Lakukan Verifikasi Awal

SUKOHARJO — Sebagai bagian dari proses pembentukan satuan kerja (satker) baru, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menerima kunjungan resmi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta pada hari Selasa, 28 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam rangka pemenuhan persyaratan administratif agar Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dapat bermitra secara resmi dengan KPPN Surakarta dalam pengelolaan anggaran negara.

Kunjungan ini dilakukan oleh empat orang perwakilan dari KPPN Surakarta yang bertugas melakukan verifikasi awal terhadap kesiapan kelembagaan dan administrasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagai calon satuan kerja. Dalam pertemuan tersebut, hadir langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki; Kepala Sekretariat, Ali Mursidi; serta Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Adhi Rangga.

Proses pembentukan satker merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah yang akan mengelola anggaran secara mandiri. Tahapan ini mencakup verifikasi dokumen kelembagaan, struktur organisasi, kesiapan sumber daya manusia, serta sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh dokumen dan perangkat pendukung yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya proses ini sebagai fondasi tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

“Pembentukan satuan kerja bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan komitmen kelembagaan untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu dengan dukungan sistem keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami berterima kasih atas pendampingan dari KPPN Surakarta dalam proses ini,” ujar Rochmad.

Kunjungan ini juga menjadi momentum awal bagi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk memperkuat sinergi kelembagaan dengan KPPN Surakarta, khususnya dalam hal pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan di lingkungan Bawaslu.

Dengan terlaksananya kunjungan ini, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo selangkah lebih dekat menuju status sebagai satuan kerja penuh, yang akan memungkinkan pelaksanaan program kerja secara lebih mandiri dan terintegrasi dengan sistem perbendaharaan negara.