Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Sukoharjo Ikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Tindak Lanjut Hasil BPK

Bawaslu Sukoharjo Ikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Tindak Lanjut Hasil BPK

SUKOHARJO – Dalam upaya memperkuat kelembagaan dan mempercepat proses usulan satuan kerja (satker) di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 11 November 2025, pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang.

Rapat ini juga digelar sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus menjadi forum untuk menyelaraskan langkah-langkah kelembagaan dalam menghadapi dinamika pengawasan pemilu dan tata kelola organisasi. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki, didampingi oleh Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat serta Kepala Sekretariat.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan, dilanjutkan sambutan pembuka dari unsur pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan tuan rumah. Dalam sesi materi, peserta mendapatkan pemaparan teknis terkait mekanisme percepatan usulan satker serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki, menyampaikan bahwa partisipasi dalam rapat ini merupakan bentuk komitmen kelembagaan untuk terus berbenah dan memperkuat fondasi organisasi. “Kami memandang pentingnya forum ini sebagai ruang konsolidasi dan refleksi bersama, agar proses penguatan kelembagaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada kualitas pengawasan pemilu di daerah,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum evaluatif bagi seluruh peserta untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan SDM, penguatan sistem kerja, dan pemenuhan standar tata kelola yang telah ditetapkan oleh BPK. Dengan semangat kolaboratif, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memastikan bahwa proses usulan satker berjalan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan organisasi.

Penulis dan Foto: Ramdhan H.

Editor: Prasto E. N.