Bawaslu Sukoharjo Gelar Rapat Peningkatan Kapasitas Internal Bahas Logistik Pemilu

SUKOHARJO – Dalam upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel serta memperkuat pemahaman teknis jajaran pengawas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan kegiatan Rapat Peningkatan Kapasitas Internal dengan fokus materi Logistik Pemilu.

Kegiatan ini bertempat di Lantai II Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (15/10), mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Rapat penguatan internal ini diikuti secara penuh oleh seluruh pimpinan dan staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

Kehadiran seluruh jajaran ini menjadi bagian dari konsolidasi kelembagaan agar seluruh elemen di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo memiliki kesiapan, pemahaman, serta persepsi yang selaras dalam menghadapi dan mengawasi setiap tahapan tata kelola logistik pemilu.

Materi mengenai logistik pemilu dipaparkan langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Dwi Setyono.

Dalam penjelasannya, pemaparan berfokus pada pentingnya pengawasan terhadap seluruh alur logistik pemilu, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pencetakan, pelipatan, perakitan, hingga proses distribusi surat suara dan perlengkapan pemungutan suara sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengawasan logistik menjadi salah satu titik vital karena ketepatan jumlah, jenis, kualitas, dan waktu pendistribusian sangat menentukan kelancaran serta keabsahan pelaksanaan pemungutan suara di lapangan.

Selain membahas kerangka regulasi dan prinsip ketepatan logistik, kegiatan ini juga membedah peta potensi rawan serta prosedur antisipasi terhadap berbagai kendala teknis yang berpotensi terjadi selama proses tata kelola logistik.

Sesi kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama antara pimpinan dan staf guna membahas langkah-langkah strategis dalam pengawasan logistik.

Melalui penyelenggaraan rapat peningkatan kapasitas internal ini, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terus berkomitmen meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan seluruh jajarannya.

Sehingga fungsi pengawasan terhadap tata kelola logistik pemilu dapat berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.