Pilkada Ditengah Pandemi : Bersama Dinas Kesehatan, Bawaslu Kab. Sukoharjo Lakukan Koordinasi
|
Jelang pelaksanaan Tahapan Pilkada Lanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo melakukan koordinasi dengan Dinas Kesahatan terkait pencegahan penyebarluasan pandemi Covid-19 khususnya dalam tugas pengawasan yang akan diemban oleh seluruh Jajaran Pengawas. Senin, 22 Juni 2020.
Dalam kesempatannya Ketua Bawaslu Kab. Sukoharjo Bambang Muryanto mengungkapkan beberapa persoalan yang butuh kejelasan dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi saat ini, sebagaimana diantaranya standar alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan saat melakukan pengawasan. APD harus memenuhi syarat protap kesehatan. Kata bambang
Perlindungan terhadap kesehatan tetap diupayakan semaksimalnya terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada. tandasnya
Foto Bersama usai melakukan koordinasi
Sementara Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukoharjo, Yunia Wahdiyati menyambut baik kedatangan Bawaslu Kab. Sukoharjo, ia mengaku tetap mendukung pelaksanaan gelaran Pilkada tahun 2020. Pihaknya juga berharap kedepan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat agar dalam pesta demokrasi di Kab. Sukoharjo tidak menjadi klaster baru. Katanya
Yunia juga menambahkan bahwa hasil pertemuan ini akan akan kepada Bupati yang juga sekaligus sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tutupnya
Lebih lanjut dikatakan anggota Bawaslu Kab. Sukoharjo Muladi Wibowo bahwa protap kesehatan menjadi acuan dalam pelaksanaan tahapan kesehatan. Ia juga berharap ada jalinan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti KPU, Gugus Tugas, Kebangpol, Polres dan lain sebagainya.
Muladi menambahkan tahapan pilkada akan memasuki pada tahapan coklit, yang pelaksanaannya melalui verifikasi faktual (Verfak) kepada pemilih akan tetapi masih dalam Pandemi Covid-19.
Koordinasi yang digelar di Ruang Kepala Dinas Kesehatan itu juga, dibicarakan terkait penyiapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penyelenggara termasuk kesehatan bagi masyarakat sebagai pemilih.
