Perkuat SDM Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Sukoharjo Gelar Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

Sukoharjo – Dalam rangka evaluasi pengawasan verifikasi faktual partai politik dan persiapan pengawasan tahapan verifikasi DPD untuk pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menggelar rapat fasilitasi pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu yang diikuti oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sukoharjo beserta staf pada hari rabu, 14 Desember, di Hotel Fave Solo Baru.

Pada acara fasilitasi pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu ini menghadirkan narasumber Nuril Huda selaku ketua KPU Sukoharjo, Ahmad Muladi mantan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan Toni Harsan.

Kegiatan ini dibuka oleh Bambang Muryanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. “terkait data-data hasil pengawasan untuk menjadi rahasia internal, jangan sampai informasi hasil pengawasan keluar menjadi konsumsi publik, karena data hasil Pengawasan termasuk informasi yang dikecualikan” ujar Bambang Muryanto.

Nuril Huda menyampaikan materi tentang evaluasi pelaksanaan pemilu dan penyerahan dan verifikasi persyaratan minimal dukungan pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

kemudian Ahmad Muladi menyampaikan materi tentang metode mengenai pelaksanaan verifikasi faktual pada penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya, ada dua metode yaitu metode sensus dan mentode sampel acak sederhana.

sedangkan Toni Harsan menyampaikan materi persiapan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPD RI dalam pemilu serentak tahun 2024 yang mana di dalam materi tersebut terdapat potensi pelanggaran yang patut diwaspadai dalam Pencalonan dan Verifikasi Anggota DPD yaitu manipulasi identitas diri calon anggota DPD, kegandaan syarat dukungan baik internal maupun eksternal, pencatutan identitas syarat dukungan, persebaran syarat dukungan, pengenaan sanksi pengurangan dukungan apabila data palsu atau ganda, verifikasi tidak menemui anggota sampel baik langsung tatap muka atau melalui media komunikasi yang ada.

Penulis : Riki Setia Budi