Menjaga Marwah Demokrasi: Kolaborasi Strategis Bawaslu Sukoharjo dan Perisai Demokrasi Bangsa

SUKOHARJO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan organisasi Perisai Demokrasi Bangsa Sukoharjo melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 2, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, pada hari Senin, 13 Oktober 2025.

Kerja sama ini memiliki tujuan utama untuk menguatkan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dalam rangka menjaga marwah demokrasi di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki, menekankan krusialnya peran Gen Z dalam kontestasi politik mendatang. Ia mengungkapkan bahwa data pemilih menunjukkan hampir 40% dari total pemilih adalah Gen Z.

"Pendidikan politik di kalangan Gen Z ini sangat penting. Kita berharap mereka dapat berpartisipasi dengan baik, menunjukkan etika dan sikap yang baik. Gen Z adalah penerus bangsa ini, generasi yang open minded," ujar Rochmad.

Lebih lanjut, Rochmad juga menegaskan bahwa kerja sama ini tidak berhenti hanya pada seremoni tanda tangan, melainkan harus diikuti dengan komunikasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan antara Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan Perisai Demokrasi Bangsa Sukoharjo untuk pengembangan pengawas partisipatif.

Sementara itu, Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Sukoharjo, Lilik Andriani, menyambut baik kolaborasi ini. Ia menyampaikan tantangan yang dihadapi, berupa pemahaman tentang peran pemantau pemilu yang belum banyak diketahui sehingga perlu disosialisasikan secara luas.

"Kami berharap kolaborasi ini semakin kreatif, aktif, dan bisa menjadi kerja sama yang baik, mengingat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah bersedia menjadi salah satu ‘orang tua asuh’ bagi kami," kata Lilik.

Dalam kesempatan ini juga dibahas mengenai tindak lanjut dari program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Kartasura, yang menjadi salah satu agenda penting dalam kerja sama. Meskipun diakui bahwa sebagian anggota Perisai Demokrasi Bangsa bukan warga asli Sukoharjo, semangat untuk berpartisipasi dalam pengawasan demokrasi di Sukoharjo tetap tinggi.

Dengan demikian, melalui nota kesepahaman ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi program-program bersama yang akan datang, guna mencetak generasi muda yang sadar dan aktif dalam mengawal setiap tahapan pesta demokrasi di Kabupaten Sukoharjo.