Kolaborasi untuk Akurasi: Bawaslu Sukoharjo Satukan Langkah Optimalkan Pengawasan PDPB

SUKOHARJO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan. Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 2, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

Dihadiri oleh 20 peserta dari berbagai instansi terkait yang terdiri dari perwakilan KPU Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo, Kodim 0726/Sukoharjo, Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Agama Sukoharjo, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo, dan Laskar Jaga Hak Pilih Kabupaten Sukoharjo.

Rapat membahas progres pemutakhiran DPTB, hambatan operasional, dan langkah koordinasi lintas instansi untuk memastikan daftar pemilih akurat menjelang tahapan pemilu berikutnya. Rapat dimoderatori oleh Ramdhan Hardiyanto, Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat. Selanjutnya rapat dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki, yang menekankan pentingnya pemutakhiran berkelanjutan agar perbaikan daftar pemilih tidak menumpuk dan proses validasi lebih cepat. “Maksud dari Bawaslu maupun KPU Kabupaten Sukoharjo ini diharuskan membuat pemutakhiran data agar nantinya tidak banyak perbaikan atau perubahan dalam daftar pemilih tetap,” ujar Rochmad.

Temuan, Kendala, dan Bukti

Dalam rapat ini KPU Kabupaten Sukoharjo melaporkan masih ada anggota TNI tercantum dalam daftar pemilih. Temuan sudah masuk melalui aplikasi Sidalih, namun eksekusi terhambat karena belum tersedia bukti dukung yang sah. “Akan dilanjutkan ke triwulan IV, kita butuh bukti yang sah untuk bisa melakukan eksekusi,” kata perwakilan KPU.

Sementara dari perwakilan Polres Sukoharjo menyampaikan kesulitan memastikan perpindahan status warga sipil menjadi anggota kepolisian, jika proses pendaftaran tidak melalui Polres Sukoharjo. “Untuk peralihan warga sipil menjadi polisi, kita tidak bisa memastikan jumlahnya apabila proses pendaftarannya tidak lewat Polres Sukoharjo,” jelasnya. 

Berlanjut ke perwakilan Kodim 0726/Sukoharjo yang menyatakan data TNI relatif lengkap berkat pencatatan triwulan soal pensiun dan perubahan status. “Di Sukoharjo memiliki catatan yang lengkap, tahun ini pada gelombang 1 dan 2 yang lulus ada 132 anggota, maka data yang diberikan bisa dikatakan valid,” kata perwakilan Kodim 0726/Sukoharjo.

Dari perwakilan Dukcapil Kabupaten Sukoharjo menjelaskan bahwa akta kematian hanya diterbitkan berdasarkan laporan resmi Kepala Desa, sehingga status kependudukan tetap tercatat hidup jika tidak ada laporan. “Untuk data mutasinya kami update di web Dukcapil, untuk data yang belum ada laporan tetap dinyatakan hidup karena kami tidak berwenang merubahnya tanpa laporan,” ujar perwakilan Dukcapil Kabupaten Sukoharjo.

Kemudian dari perwakilan Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo menyatakan verifikasi putusan terkait status pemilih dapat dilihat melalui SIPP. Sementara perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo menegaskan data kesejahteraan yang mereka kelola berbeda dari data kependudukan.

Di bagian akhir sesi rapat, perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo menyampaikan akan mendorong edukasi pelaporan data pada masyarakat untuk mendukung validitas DPTB. Sedangkan perwakilan Laskar Jaga Hak Pilih, menyampaikan rencana untuk melakukan uji petik bulan ini sebagai bagian edukasi, khususnya pada pemilih pemula.

Kesepakatan dan Terobosan

Dalam rapat ini akhirnya dicapai kesepakatan dan beberapa terobosan antarinstansi untuk memecahkan kesulitan dalam pengumpulan data oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kesepakatan ini menjadi peluang bagi Bawaslu Sukoharjo untuk mengoptimalkan pengawasan DPTB ke depan dan memperkuat kepercayaan publik. Bawaslu Sukoharjo berharap implementasi terobosan dapat segera dijalankan agar daftar pemilih semakin akurat dan berintegritas.