Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Jadi Panelis Bedah Buku Kepemiluan

SUKOHARJO – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki, hadir sebagai panelis dalam kegiatan Bedah Buku Kepemiluan Seri Pertama Rangkuman Pemilu & Demokrasi yang membahas Bab 9: Penataan Daerah Pemilihan. Acara berlangsung pada Rabu (9/9) di Pendopo KPU Kabupaten Sukoharjo.

Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD), Moh Maskurudin Hafid, bertindak sebagai narasumber sekaligus penulis buku. Dalam paparannya, ia menjelaskan latar belakang penyusunan buku yang berangkat dari dinamika penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Maskurudin menyoroti kecenderungan partai politik besar maupun menengah dan kecil dalam mengatur pembagian daerah pemilihan (dapil) demi kepentingan masing-masing. Menurutnya, praktik ini seringkali menimbulkan perdebatan karena menyangkut representasi politik dan distribusi kursi legislatif. 

Panelis pertama, Muh Isra Bil Ali, Dekan Fakultas Hukum ITB AAS Indonesia, menambahkan perspektif akademis mengenai perubahan regulasi yang terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Ia menekankan bahwa penataan dapil tidak pernah lepas dari pengaruh pergantian rezim dan kebijakan politik yang berkembang. 

Sebagai panelis kedua, Rochmad Basuki menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap isi Bab 9. Ia menyoroti aspek politik yang belum sepenuhnya tercakup dalam buku, termasuk pertanyaan mendasar mengenai siapa yang diuntungkan dari pengaturan dapil. Rochmad menekankan pentingnya pemenuhan prinsip keadilan dalam pembagian kursi agar tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. 

“Pemenuhan syarat administrasi harus diiringi dengan pemenuhan representasi keadilan. Konflik yang muncul dalam penataan dapil perlu dicantumkan agar pembaca memperoleh gambaran yang utuh,” tegasnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan dilanjutkan sesi tanya jawab. Para peserta antusias mengajukan pertanyaan seputar praktik penataan dapil, tantangan representasi politik, hingga peluang perbaikan sistem pemilu di masa mendatang. 

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus edukasi publik mengenai pentingnya penataan dapil yang adil dan transparan. Kehadiran Bawaslu Sukoharjo sebagai panelis memperkuat komitmen lembaga dalam mendorong demokrasi yang berintegritas, serta memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip keadilan dan keterwakilan.