Lompat ke isi utama

Berita

Daftar Pemilih Berkelanjutan periode April 2021

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Rapat Koordinasi  Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan periode April 2021 pada tanggal 12 April 2021 di pendopo KPU Kabupaten Sukoharjo. Hadir dalam undangan tersebut Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Negeri, TNI / POLRI dan Kemenag Kabupaten Sukoharjo. Acara dibuka langsuing oleh ketua KPU Sukoharjo Nurihuda dalam sambutannya menyampaikan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini akan dilaksanakan setiap bulannya, dalam upaya penyempurnaan data pemilih di wilayah kabupaten sukoharjo.

Jalannya rapat koordinasi selanjutnya di pimpin oleh CECEP CHOIRUL S, anggota KPU Kabupaten Sukoharjo dalam paparannya menyampaikan bahwa KPU telah melakukan koordinasi dengan dinas – dinas terkait akan tetapi sampai rapat ini di laksanakan dinas dimaksud belum memberikan jawaban terhadap permintaan data KPU, dengan melihat kembali data pemilih tambahan di pemilu serentak tahun 2020 bahwa jumlah ada sebanyak 2.340 data pada kesempatan rapat hari ini KPU menjelaskan dari 2.340 data tersebut 1,336 data sudah dimasukkan dalam sidalih, 45 data masuk ke DPPh, 23 data tidak lengkap komponen datanya sehingga total 1.404 data yang sudah teridentifikasi, akan tetapi ada 936 data yang dinnyatakan KPU tidak di ketemukan.

KPU menjelaskan data sebanyak 936 data yang tidak di ketemukan tersebut karena banyak factor bias karena KPPS tidak mencatat atau dokumen fisiknya hilang. Hal ini tentunya menjadi catatan Bawaslu kenapa hal tersebut bias terjadi.

Selain beberapa hal diatas KPU juga menyampaikan bahwa penjelasan perbedaahan hasil penjumlahan di berita acara DPB perode maret 2021 di kecamatan mojolaban terdapat perbedaan data sejumlah 36 data pemilih.

Pada kesempatan tersebut bambang muryanto ketua bawaslu sukoharjo juga menyampaikan saran kepada kepada KPU menyikapi dinamika data pada proses data pemilih berkelanjutan ini untuk, melibatkan unsur partai politik mengingat permasalahan di MK ujung – ujungnya bersumber dari daftar pemilih, data rekomendasi bawaslu mohon disandingkan kembali sebagai control data daftar pemilih berkelanjutan ini. Menangapi 936 data DPTB yang tidak diketemukan hal tersebut dikarenakan masalah administrasi, untungnya tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut sampai pilkada 2020 dinyatakan selesai.

Tag
Berita
Pengawasan