Bawaslu Sukoharjo dan KKN UNNES Bersinergi Tingkatkan Literasi Demokrasi di Desa Pranan

SUKOHARJO — Dalam upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dan pengawasan dalam proses demokrasi, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menghadiri undangan dari tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Semarang (UNNES) GIAT 13 Desa Pranan untuk menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Bersama Pihak Bawaslu”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 31 Oktober 2025, pukul 19.30 WIB hingga selesai, bertempat di Balai Desa Pranan.

Acara yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN UNNES ini menjadi wadah edukatif bagi warga Desa Pranan untuk memahami peran strategis masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan datang. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki, yang memberikan pemaparan mengenai fungsi pengawasan partisipatif dan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pemilu.

Dalam sambutannya, Rochmad Basuki menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. “Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat terlibat aktif, maka potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.

Kegiatan ini diikuti oleh warga Desa Pranan dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemuda setempat. Sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun kesadaran demokrasi di tingkat akar rumput, kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk menjangkau langsung masyarakat desa dengan pendekatan yang komunikatif dan aplikatif. 

Melalui pemaparan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, warga diajak memahami berbagai bentuk pelanggaran pemilu, mekanisme pelaporan, serta peran strategis masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan unsur pendidikan tinggi dalam mendorong literasi politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini ditutup dengan ajakan bersama untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, serta hoaks yang dapat merusak tatanan pemilu yang jujur dan adil.