Bawaslu Gelar Webinar Pojok Pengawasan "Isu dan Demokrasi Menjelang Pemilu Serentak 2024"

Sukoharjo-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menggelar kembali acara Webinar Pojok Pengawasan yang bertema “Isu dan Demokrasi Menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024” dengan Pemantik diskusi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar SAKA Serta Narasumber Sunny Ummul Firdaus (Dosen Fakultas Hukum UNS) dan sebagai Moderator Muladi Wibowo. Kordiv. Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui zoom Meeting, Selasa (22/2/2022).

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan  bahwa Pemilu 2024 terdapat banyak tantangan dan PR. Pelaksanakan Pemilu 2024 yang diprediksi masih dalam kondisi Pandemi Covid-19. Dari sisi Regulasi tidak ada perubahan Undang – Undang Pemilu maupun Pemilihan, Sehingga masih dibutuhkan Peraturan turunan yang pelaksanaannya dikondisi Pandemi Covid-19 dan banyaknya Pahlawan Demokrasi yang meninggal dunia pada saat Pelaksanaan Pemilu 2019.

Fajar SAKA mengatakan bahwa perlunya pembenahan regulasi yang sudah ada seperi Perbawaslu dan PKPU pembenahan dari sisi hukum dan penerapan hukumnya. Dan berharap kepada Bawaslu dan KPU dalam penyusunan regulasi dapat sharing agar tuntas segala isu dan dapat ditindaklanjuti dengan Sosialisasi secara berjenjang.

Sunny menyampaiakan bahwa terdapat beban yang diemban pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 seperti Adanya hasil pemilu legislatif 14 Februari 2024 akan menjadi syarat pencalonan kepala daerah dalam pilkada 27 November 2024; Sejak Mei 2022 hingga 27 November 2024, akan ada "kekosongan" jabatan kepala daerah definitif dan diganti pelaksana tugas di 542 wilayah dan Hal ini menjadi sebuah eksperimentasi demokrasi yang sangat menantang beresiko.