Redam Potensi Konflik Horizontal, Bawaslu Sukoharjo dan Desa Krajan Optimalkan Desa Pengawasan

SUKOHARJO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo melakukan kunjungan dalam rangka Konsolidasi Demokrasi di Kantor Kepala Desa Krajan, Kecamatan Gatak, pada Rabu (6/5/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menggalakkan kembali status Desa Krajan sebagai Desa Pengawasan guna menyambut rangkaian kontestasi politik lokal maupun nasional.

Perwakilan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Eko Budiyanto, didampingi Kasubbag, Aditya Pradana, serta jajaran staf sekretariat. Kehadiran Bawaslu Sukoharjo disambut langsung oleh Kepala Desa Krajan, Sarjono, yang merupakan salah satu tokoh pionir berdirinya Desa Pengawasan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Dalam diskusi tersebut, Sarjono merefleksikan perjalanan panjang dinamika sosial di desanya. Ia tidak menampik bahwa dahulu Desa Krajan memiliki tensi sosial yang cukup tinggi atau sering diistilahkan sebagai masyarakat "sumbu pendek".

"Dahulu sering terjadi bentrokan antar kelompok bela diri maupun antar warga, terutama karena wilayah kami berbatasan langsung dengan Desa Wonosari. Setiap ada gelaran pemilihan, konflik hampir pasti muncul," ungkap Sarjono.

Namun, sejak dinobatkan sebagai Desa Pengawasan, situasi berubah signifikan. Melalui pendekatan yang tepat, seperti penandatanganan pakta integritas bersama hingga pembuatan film dokumenter, gesekan antar warga berhasil diredam secara efektif. Meski perbedaan pendapat tetap ada, namun intensitasnya tidak lagi ekstrem seperti dulu.

Penguatan komitmen ini menjadi krusial mengingat tahun 2026 merupakan "Tahun Pemilihan" bagi warga Desa Krajan. Pada Agustus mendatang, desa dijadwalkan menyelenggarakan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian disusul oleh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Selain itu, langkah ini juga sebagai investasi jangka panjang menuju Pemilu tahun 2029.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Sarjono merencanakan rangkaian kegiatan Pendidikan Demokrasi. Ia mengharapkan kehadiran Bawaslu Sukoharjo sebagai narasumber utama dalam edukasi demokrasi dan deklarasi damai.

"Kami fokus pada substansi pemilihan agar masyarakat tidak merasa takut. Kami ingin menyembuhkan luka lama antar pendukung yang biasanya membekas pasca Pilkades. Program ini murni untuk demokrasi, bukan alat promosi jabatan petahana," tegas Sarjono.

Menanggapi aspirasi tersebut, Eko Budiyanto menegaskan bahwa Bawaslu Sukoharjo siap memberikan dukungan penuh. Meski secara regulasi pengawasan formal Pilkades bukan merupakan wewenang langsung Bawaslu, namun secara moral pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondusifitas wilayah.

"Bawaslu siap hadir sebagai narasumber untuk mendukung Desa Krajan. Kami sangat mengapresiasi semangat kemandirian desa dalam menjaga kondusifitas melalui kader pengawas partisipatif," ujar Eko.

Selain sosialisasi langsung, edukasi mengenai pengecekan hoaks akan menjadi salah satu materi prioritas guna menjaga ruang digital masyarakat Desa Krajan tetap sehat dan bebas dari provokasi selama masa pemilihan.