Perkuat Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Sukoharjo Gali Strategi Desa Anti Politik Uang di Wonorejo

SUKOHARJO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo terus memperkuat langkah konsolidasi demokrasi hingga ke tingkat desa. Kali ini Senin (13/4), Bawaslu Sukoharjo melakukan kunjungan ke Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, untuk mendiskusikan pengembangan konsep Desa Anti Politik Uang berdasarkan praktik nyata yang telah berjalan di desa ini.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Bawaslu Sukoharjo, Asis Sulistyanto, hadir didampingi oleh dua orang staf sekretariat. Kedatangan tim Bawaslu Sukoharjo disambut langsung oleh Kepala Desa Wonorejo, Yusuf Aziz Rahma, di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung hangat dan berfokus pada pertukaran pemikiran mengenai integritas pemilu dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih.

Diskusi diawali dengan ulasan mengenai perjalanan Yusuf Aziz Rahma saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Wonorejo. Aziz memaparkan pengalamannya dalam mendobrak stigma lama bahwa memenangkan kontestasi politik harus selalu menggunakan politik uang atau bagi-bagi amplop.

"Sejak awal, saya berkomitmen bahwa perubahan di desa harus dimulai dari cara kita terpilih. Jika masuknya saja sudah salah dengan melakukan politik uang, maka sulit bagi kita untuk menjalankan pemerintahan yang amanah ke depannya. Kami membawa semangat untuk melakukan perubahan tersebut di Desa Wonorejo dan berhasil membuktikannya," ujar Yusuf Aziz Rahma.

Menanggapi hal itu, Asis Sulistyanto menyampaikan apresiasi terhadap prinsip yang dipegang teguh oleh Kepala Desa Wonorejo. Menurutnya, keberanian tokoh lokal untuk maju tanpa politik uang adalah fondasi terpenting dalam menciptakan demokrasi yang sehat di Kabupaten Sukoharjo.

Lebih lanjut, Asis Sulistyanto memperdalam diskusi dengan menggali tantangan yang dihadapi Yusuf Aziz Rahma dalam memimpin Desa Wonorejo hingga berhasil meraih predikat sebagai Desa Anti Korupsi dengan nilai terbaik (98,5) di Jawa Tengah pada tahun 2024. Tantangan budaya dan resistensi terhadap perubahan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, menjadi poin utama yang dibahas dalam kesempatan ini.

Asis Sulistyanto menegaskan bahwa apa yang telah dicapai Desa Wonorejo dalam hal tata kelola antikorupsi sejalan dengan semangat Bawaslu dalam memberantas politik uang.

"Kunjungan kami ke Wonorejo bukan sekadar silaturahmi, tapi sebuah upaya konsolidasi demokrasi. Kami melihat keberhasilan Desa Wonorejo sebagai desa antikorupsi, perlu terus dikembangkan, karena sejalan dengan semangat kami juga dalam mengembangkan Desa Anti Politik Uang," kata Asis Sulistyanto.

Diskusi ditutup dengan sesi penyampaian masukan bagi Bawaslu Sukoharjo. Masukan ini dianggap penting dalam upaya mendorong pengembangan Desa Anti Politik Uang di desa-desa lain di Kabupaten Sukoharjo. Masukan mengenai edukasi berbasis komunitas dan penguatan regulasi menjadi poin penting dalam catatan Bawaslu Sukoharjo.

Harapannya keberhasilan Desa Wonorejo dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain. Sehingga gerakan "Tolak Politik Uang" tidak hanya menjadi slogan, melainkan budaya yang mengakar demi lahirnya pemimpin-pemimpin berkualitas dan berintegritas di masa depan.