Ngulik #edisi14 : Money Politic & Mahar Politik
|
Sukoharjo- Selasa, 11 Agustus 2020, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo gelar (Ngulik) Ngobrol Unik Pilkada yang disiarkan langsung melalui akun youtube Bawaslu Kab.Sukoharjo yang bekerjasama dengan Solopos dengan tema Money Politik & Mahar Politik Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020.
Politik uang dan mahar politik, perlu menjadi perhatian bersama,karena money politic sering disadari oleh publik dan sering terjadi, Muladi Wibowo mengawali diskusi mengibaratkan “masyarakat melihat asap tapi sulit untuk dicari sumbernya”
Anggota Bawalu Kabupaten Sukoharjo ini menambahkan bahwa “ Politik uang dan Mahar Politik menjadi sebagai salah satu problem kerawanan Pilkada 2020, tidak hanya itu pemanfaatan fasilitas pemerintah, bahkan APBN digunakan untuk kegiatan kampanye terselubung, kemudian yang ketiga kerawanan terhadap masalah kesehatan dan yang terakhir adalah kerawanan partisipasi masyarakat sebagai pemilih maupun penyelenggara itu sendiri karena takut dirapid test”.
Ngulik Edisi ke-14 kali ini diisi oleh narasumber Fajar S.A.K.A Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Suparji Akademisi dari FH Universitas Al-Azhar Indonesia, serta host Suwarmin dari Solopos.
Pilkada Tidak jujur dan tidak adil disebabkan karena dua hal yaitu Money Politik dan Mahar Politik. Fajar berpendapat bahwa “Tujuan akhir pilkada dan Pemilu untuk kesejahteraan rakyat, jika pemilu itu diawali mahar politik dan ditengahnya dipenuhi money politik kita bisa membayangkan kualitas yang terpilih seperti apa, lalu apakah yang terpilih dapat mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar—besarnya”.
Sedikit perbedaan subyek pelanggaran Politik uang dalam Pemilu pada saat Pemilu 2019 kemarin dengan Pilkada 2020 yang akan datang.
“Tidak hanya pemberi, namun penerima juga dapat dikenai pidana terkait money politic,“ tegas Fajar.
Suparji, Akademisi dari Universitas Al-Azhar saat menyampaikan materi
Untuk memberantas Money Politik dan Mahar Politik Bawaslu harus memperluas Jaringan dengan masyarakat untuk mendapatkan energi tambahan. Suparji sebagai narasumber menyampaikan bahwa “Pengawasan dilakukan secara cerdas dengan 3 unsur kemampuan: Pertama, kemampuan membangun kesadaran politik, kedua, kemampuan membentuk kekuatan politik, dan yang terakhir kemampuan merebut kesempatan politik.”
Money politik merusak demokrasi, oleh karena itu harus ada komitmen untuk melawan dan memberantas politik uang.
Akademisi itu berpesan agar Bawaslu memiliki legitimasi yang kuat dan perangkat yang komperhensif, diharapkan bawaslu memberikan jawaban kegelisahaan masyarakat atas politik-politik yang merusak demokrasi, dan memproses serta menindak pelanggaran pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
