Demokrasi Milik Semua, Bawaslu Sukoharjo dan Sehati Sukoharjo Inisiasi Pemantau Pemilu Inklusif

SUKOHARJO – Dalam upaya memperkuat pilar demokrasi yang inklusif dan partisipatif, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menggelar pertemuan dengan perkumpulan penyandang disabilitas, Sehati Sukoharjo. Pertemuan yang dikemas dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini berlangsung pada Senin (9/1) di Sekretariat Sehati Sukoharjo.

Hadir dalam pertemuan tersebut dua anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Eko Budiyanto dan Asis Sulistyanto. Keduanya disambut langsung oleh Ketua Sehati Sukoharjo, Edy Supriyanto, guna membahas keberlanjutan kerja sama pengawasan pemilu yang lebih aksesibel dan ramah disabilitas.

Pertemuan diawali dengan sesi perkenalan dan peninjauan kembali agenda komunikasi yang telah terjalin sebelumnya. Fokus utama diskusi ini adalah mematangkan langkah Sehati Sukoharjo untuk terjun secara resmi sebagai lembaga pemantau dalam gelaran Pemilu dan Pemilihan mendatang.

Sebagai bentuk keseriusan, Bawaslu Sukoharjo mengungkapkan bahwa draf Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) telah disusun. Sebagai langkah awal sebelum legalitas formal rampung, kedua belah pihak sepakat untuk mengarahkan sinergi pada program Pengawasan Partisipatif.

Dalam pembahasan poin-poin kesepakatan, Edy Supriyanto menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat dalam setiap tahapan pengawasan. Ia secara khusus menyoroti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Menurut Edy, pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara regulasi dan implementasi. "Sering terjadi benturan di lapangan karena perbedaan pemahaman secara umum dengan konteks kebutuhan disabilitas yang spesifik," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Eko Budiyanto mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini ada pada tingkat bawah. Ia mengonfirmasi bahwa jajaran pengawas di tingkat kecamatan memang masih memerlukan penguatan kapasitas terkait pemahaman isu disabilitas. 

“Hal ini menjadi catatan penting bagi kami di Bawaslu Sukoharjo untuk melakukan edukasi, agar ke depan pemahaman terkait isu disabilitas dapat dipahami seluruh jajaran pengawas” kata Eko.

Senada dengan Eko, Asis Sulistyanto memberikan ruang fleksibilitas dalam kerja sama ini. Ia menyampaikan bahwa poin-poin kesepakatan maupun penentuan pemateri dalam kegiatan pengawasan partisipatif nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta atas masukan dari Sehati.

"Kami sangat terbuka. Poin kesepakatan dan materi bisa kita sesuaikan agar benar-benar bisa menjawab persoalan yang dihadapi kawan-kawan disabilitas," ujar Asis.

Di akhir pertemuan, kedua belah pihak menyepakati bahwa kerja sama ini akan segera dilakukan penandatanganan. Penempatan Sehati Sukoharjo sebagai pemantau bertujuan untuk menambah mitra bagi Bawaslu Sukoharjo yang memiliki perspektif inklusi, sekaligus menjaga posisi Sehati agar menjadi lembaga pemantau yang independen dan netral.

Langkah progresif ini diharapkan mampu melahirkan iklim demokrasi di Kabupaten Sukoharjo yang tidak hanya jujur dan adil, tetapi juga memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam menyalurkan hak politiknya (no one left behind).