Bawaslu Sukoharjo Gandeng KNPI, Perkuat Pemuda sebagai Benteng Integritas Pemilu

SUKOHARJO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menggelar forum Konsolidasi Demokrasi bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukoharjo pada Selasa (5/5/2026). Pertemuan yang berlangsung di kediaman Ketua DPD KNPI Sukoharjo ini, mengusung tema "Pemuda sebagai Benteng Integritas Pemilu."

Hadir mewakili Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Eko Budiyanto, didampingi Kasubbag. yang membidangi, Aditya Pradana, serta jajaran Staf Sekretariat. Rombongan disambut langsung oleh Didit Ardiyanto selaku Ketua KNPI Sukoharjo.

Didit yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses pemilik Bikhoir Group yang berdiri sejak tahun 2006, mengawali rekam jejak organisasinya di HIPMI Surakarta. Dalam kesempatan ini ia menekankan pentingnya keberlanjutan kepemimpinan.

"Keberhasilan dari suatu organisasi adalah kaderisasi," tegas Didit yang menjabat Ketua KNPI periode 2023-2026 tersebut.

Namun, ia tidak menampik adanya tantangan besar dalam merangkul generasi muda saat ini. Menurutnya, dinamika politik kontemporer seringkali memicu sikap apatis, sehingga tidak mudah mencari pemuda yang bersedia terjun ke organisasi maupun partai politik.

Dalam diskusi tersebut, Bawaslu Sukoharjo memaparkan program Pengawas Partisipatif dan Kelas Penyelesaian Sengketa. Program ini menitikberatkan pada pendidikan hukum dan langkah-langkah preventif bagi masyarakat umum, khususnya kaum muda, guna mencegah pelanggaran pemilu sejak dini.

Didit menyampaikan bahwa pemuda harus menjadi penggerak dan pemilih cerdas (Smart Voter). Peran pemuda sangat krusial sebagai penyeimbang isu hoaks maupun dalam melawan sikap pragmatis.

Pemuda menjadi penyaring informasi di tengah derasnya arus berita bohong. Disamping untuk mengedukasi rekan sebaya agar tidak terjebak pada pemikiran instan atau politik uang, melainkan lebih mengutamakan pemahaman regulasi demi kebaikan masa depan bangsa.

Meski pelaksanaan pemilu terdekat masih di tahun 2029, Bawaslu Sukoharjo menilai pendidikan demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk KNPI, menjadi kunci agar pemuda lebih melek hukum terkait regulasi pemilu.

"Kami membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan KNPI untuk memberikan pendidikan demokrasi. Harapannya, pemuda tidak hanya menjadi objek suara, tetapi subjek yang paham aturan main dan ikut menjaga kualitas demokrasi kita," pungkas Eko Budiyanto.