Bangun Demokrasi Inklusif, Bawaslu Sukoharjo Gandeng DPPKBP3A Sukoharjo

SUKOHARJO – Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo pada Rabu (29/4) di kantor DPPKBP3A. 

Pertemuan ini membahas langkah-langkah strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan kebijakan inklusif di Bawaslu, bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 75/HK.01.01/K1/04/2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Inklusif.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat (SDMOD) Bawaslu Sukoharjo, Dwi Setyono, bersama Kasubbag. Administrasi, Hery Wibawa serta tiga orang staf. 

Perwakilan Bawaslu Sukoharjo diterima langsung oleh Kepala DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo, Sumini. Diskusi berlangsung hangat membahas bagaimana Bawaslu Sukoharjo dapat menjadi lembaga yang ramah inklusi, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan.

Koordinator Divisi SDMOD, Dwi Setyono menegaskan bahwa inklusivitas merupakan bagian penting dari pengawasan pemilu yang berintegritas. 

“Bawaslu harus hadir sebagai lembaga yang tidak hanya mengawasi jalannya demokrasi, tetapi juga memastikan setiap warga memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi,” ujar Dwi.

Dwi menambahkan, demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang memberi ruang bagi semua suara. “Mari kita jadikan kolaborasi ini sebagai pijakan untuk menghadirkan pemilu yang lebih adil, setara, dan bermartabat di Kabupaten Sukoharjo,” tegasnya.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo, Sumini, menyampaikan bahwa inklusivitas bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut sikap, pelayanan, dan budaya kerja yang menghargai keberagaman. 

“Pertemuan hari ini merupakan langkah penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan kebijakan yang inklusif. DPPKBP3A menyambut baik inisiatif Bawaslu Sukoharjo yang berupaya menjadikan Bawaslu sebagai Lembaga yang ramah bagi semua kalangan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut dari koordinasi ini, dalam waktu dekat akan dilaksanakan program edukasi bagi pegawai yang berfokus pada perlindungan anak. Program ini akan menekankan larangan segala bentuk kekerasan terhadap anak, pencegahan eksploitasi anak dalam kegiatan kelembagaan, serta pengawasan lingkungan kerja agar aman bagi anak. 

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan sensitivitas Pegawai terhadap hak-hak anak, sehingga nilai inklusivitas benar-benar terwujud dalam setiap aspek pelayanan dan pengawasan pemilu.

Pertemuan ini sekaligus menjadi langkah awal sinergi antara Bawaslu Sukoharjo dan DPPKBP3A dalam membangun demokrasi yang inklusif, dengan harapan ke depan seluruh fasilitas dan proses pemilu di Sukoharjo dapat semakin ramah bagi semua kalangan.