Problematika Penyelenggaraan Pemilu 2024
|
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menggelar webinar dengan tema “Problematika Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Jum’at 18 November 2022. Pelaksanaan webinar ini adalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan atau problematika dalam tahapan pemilu, Selain itu juga ingin mengetahui potensi yang akan timbul.
Kegiatan Webinar ini menghadirkan narasumber yang membahas mengenai problematika pemilu 2024 yang akan datang, Djoni Gunanto yang merupakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhamadiah Jakarta menjadi salah satu narasumber acara tersebut.
Dalam paparaannya, Ia menjelaskan Jika melihat kebelakang dalam pilkada serentak yang diadakan pada 2015, 2017, 2018 dan 2020 maka ada beberapa review yang didapat dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Adapun masalah yang akan dihadapi diantaranya Beban Tugas KPPS, Pendistribusian Logistik, Validasi Data Pemilih, Politik Uang, dan Penyebaran Hoax atau Hate Speech saat masa Kampanye.
Ia juga menyimpulkan yang akan menjadi potensi dan problematika dalam pelaksanaan Pemilu mendatang, diantaranya masalah teknis persiapan Pemilu,
masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, masalah tata kelola pemilu yang akuntabel, dan masalah masa kampanye.
Ia juga mengungkapkan terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaan Pemilu mendatang yang terdiri dari isu regulasi, penyelenggara, peserta, pemilih, logistik hingga isu dari tahap pelaksanaan. Maka bagaimana agar Pemilu Tahun 2024 dapat berlangsung dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada adalah dengan memperhatikan beberapa hal yaitu harus adanya jaminan hak-hak konstitusi masyarakat terjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraan Pemilu. terang Djoni Gunanto.
Perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab bersama atas pelaksanaan Pemilu karena melihat kebelakang beban pendidikan politik dan sosialisasi politik selama ini tidak dilakukan bersama. Selama ini yang melakukan hal tersebut adalah hanya menjadi beban penyelenggara. Padahal itu juga menjadi tanggung jawab dari partai politik dan pemerintah. pungkasnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh anggota panwaslu Kecamatan Se Kab. Sukoharjo secara online diakhiri dengan tanya jawab oleh peserta.
