Ketua Bawaslu Sukoharjo Hadiri Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

SUKOHARJO — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki, menghadiri prosesi pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo yang baru, Abdul Haris Widodo. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Menara Wijaya, Sukoharjo, pada Senin, 4 Agustus 2025. 

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, memimpin langsung acara pelantikan yang menandai pergantian pucuk pimpinan di jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tersebut. Pada momen pelantikan ini, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani juga menyampaikan perihal proses seleksi calon Sekda Sukoharjo yang telah dirancang sebaik mungkin melalui beberapa tahapan yakni seleksi administrasi, uji kompetensi dan wawancara. Hingga pada akhirnya menempatkan Abdul Haris Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Daerah Sukoharjo, untuk secara resmi mengemban tugas sebagai Sekda. 

Kehadiran Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki dalam pelantikan ini merupakan bentuk sinergi antarlembaga dan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Dalam keterangannya Rochmad Basuki menyampaikan apresiasi atas pelantikan tersebut. "Kami hadir sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap pelantikan Sekda baru. Kami berharap sinergi antara Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat terus terjalin dengan baik," ujar Rochmad Basuki.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pemilu sangat penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan kondusif. “Bawaslu siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” imbuhnya.

Prosesi pelantikan berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Sukoharjo, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya. Dengan dilantiknya Abdul Haris Widodo, diharapkan roda pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan semakin efektif melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah.