Bawaslu Sukoharjo Jadi Tuan Rumah Reviu Laporan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu se-Jawa Tengah

SUKOHARJO — Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menjadi tuan rumah kegiatan “Reviu Laporan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama Mitra Kerja Bawaslu” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 dan dihadiri oleh peserta dari 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, terdiri dari unsur Ketua, Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan, Koordinator/Kepala Sekretariat, serta 1 (orang) staf PIC laporan penguatan kelembagaan.

Selain peserta dari kabupaten/kota, jajaran Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah turut hadir, mulai dari Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, hingga Kepala Bagian Administrasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengompilasi, merekapitulasi, dan menganalisis pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengawas pemilu di tingkat daerah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Bawaslu Sukoharjo sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan strategis ini. Ia menekankan pentingnya reviu laporan sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan dan refleksi atas pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan.

“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai ruang evaluasi bersama. Reviu laporan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi fondasi untuk memperkuat kelembagaan pengawas pemilu, terutama dalam menghadapi tantangan demokrasi yang semakin kompleks,” ujar Rochmad.

Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk menyusun laporan yang tidak hanya sesuai sistematika, tetapi juga mencerminkan dinamika dan masukan dari masyarakat serta mitra kerja.

“Kami percaya bahwa laporan kelembagaan yang baik harus mampu menangkap suara publik dan rekomendasi dari berbagai pihak. Ini penting agar pengawasan pemilu ke depan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan yang muncul,” tegasnya.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin. Dalam arahannya, Amin menekankan bahwa draf laporan yang disusun oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota harus mengikuti sistematika yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Ia juga mendorong peserta untuk menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan masukan dari masyarakat.

“Rekomendasi dari masing-masing daerah akan menjadi poin penting dalam penyusunan laporan akhir. Semua masukan dari publik dan stakeholder akan kami teruskan ke Komisi II DPR RI sebagai bahan perbaikan regulasi pelaksanaan pemilu ke depan,” ujar Amin.

Dengan semangat kolaboratif, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan pengawas pemilu di Provinsi Jawa Tengah, sekaligus memperkuat sinergi antar-Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi.