Bawaslu Sukoharjo Gandeng Sehati Sukoharjo Perkuat Pengawasan Pemilu Inklusif
|
SUKOHARJO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo kembali memperkuat komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sehati Sukoharjo. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin (16/11) di Sekretariat Sehati Sukoharjo ini, merupakan perpanjangan kerja sama sebelumnya sekaligus menjadi Langkah untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki menyampaikan bahwa perpanjangan MoU ini merupakan bentuk keberlanjutan sinergi antara Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan Sehati dalam mendorong terwujudnya pemilu yang ramah disabilitas. Kerja sama tersebut juga merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Bawaslu Republik Indonesia mengenai penguatan aksesibilitas dan pelayanan yang inklusif, baik di lingkungan kantor Bawaslu maupun dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak cukup hanya dengan memberikan akses untuk menggunakan hak pilih, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Penyandang disabilitas perlu mendapatkan kesempatan yang setara untuk terlibat dalam pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta berbagai kegiatan kepemiluan lainnya.
Sementara itu, Ketua Sehati Sukoharjo, Edy Supriyanto, menyambut baik keberlanjutan kerja sama tersebut. Ia menyampaikan apresiasi dan rasa senangnya karena Sehati kembali diberikan ruang untuk terlibat dalam kegiatan kepemiluan. Ia menjelaskan bahwa sejumlah anggota Sehati sebelumnya juga telah dilibatkan dalam kegiatan penyelenggaraan Pilkades. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk memperluas partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pada masa mendatang.
Edy berharap melalui kerja sama ini, Sehati dapat terus menjadi mitra Bawaslu dalam membangun demokrasi yang berintegritas, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesetaraan. Ia juga mendorong agar penyandang disabilitas tidak hanya diposisikan sebagai pemilih, tetapi turut diberikan kesempatan menjadi bagian dari proses pengawasan demokrasi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan Sehati Sukoharjo sebagai bentuk penguatan komitmen bersama. Setelah penandatanganan, agenda dilanjutkan dengan penyampaian materi pengawasan pemilu oleh jajaran anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.
Materi pertama disampaikan oleh Dwi Setyono yang menjelaskan mengenai kelembagaan penyelenggara pemilu, meliputi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga, khususnya peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu serta memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Supriyanto menyampaikan materi mengenai laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu serta pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengawasan pemilu yang inklusif. Ia menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melaporkan dugaan pelanggaran maupun berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif.
Materi berikutnya disampaikan oleh Eko Budiyanto yang membahas tentang pemantauan pemilu. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak Sehati Sukoharjo untuk mengambil bagian sebagai pemantau pemilu yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, semakin luas keterlibatan masyarakat dalam pemantauan, semakin besar pula peluang terwujudnya pemilu yang transparan, berintegritas, dan demokratis.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Salah satu pertanyaan yang mengemuka berkaitan dengan perbedaan antara pemantau pemilu dan pengawas pemilu. Pertanyaan tersebut menjadi ruang diskusi untuk memberikan pemahaman mengenai perbedaan kedudukan, kewenangan, serta mekanisme kerja kedua unsur tersebut dalam mengawal penyelenggaraan pemilu.
Melalui perpanjangan kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berharap hubungan kelembagaan dengan Sehati Sukoharjo semakin kuat dan mampu melahirkan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Kolaborasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi merupakan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pemilu yang berkualitas bukan hanya tentang terselenggaranya pemungutan suara, melainkan juga tentang bagaimana setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, mengawasi, dan menentukan arah demokrasi.
Penulis: Yudhi Atmaja
Penyunting: Ramdhan Hardiyanto